MASTRIAN, NIM. 502019170 (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN IBU MURTAD. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019170_BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019170 _BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 502019170_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text 502019170_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text 502019170 _DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text 502019170_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502019170_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, terkadang sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a): pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian ibu murtad dan apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak karena ibu murtad. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada pokoknya dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan perundang-undangan, perspektif fikih, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum positif, dan menganalisa data sekunder. Hasilnya adalah bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan yang cerai apalagi sang ibu murtad (keluar dari agama Islam) yaitu perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya seorang atau ibunya seorang. Konsekuensi pasca terjadinya cerai dan sang ibu murtad terhadap anak yaitu munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut hadanah. Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, perspektif fikih, dan hukum postif. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1.Dr.Hj.Sri Suatmiati,SH.,M.Hum 2.H.Saifullah Basri,SH,MH
Uncontrolled Keywords:	Hak Asuh Anak, Cerai, Murtad
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	21 Nov 2023 02:36
Last Modified:	21 Nov 2023 02:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27628

Actions (login required)

View Item