Bherlyan Akbar, NIM. 502019323 (2023) WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA APABILA PENYIDIK TIDAK MELENGKAPI BERKAS PERKARA. Skripsi thesis, Universitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text BAB I - IV SELESAI.pdf Download (362kB) | Preview
	Image 25160efd-df0e-4a87-8902-24e128ab4291.jpg Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Image d3bf1000-3652-426a-ad98-187755d3e270.jpg Restricted to Repository staff only Download (150kB)

Abstract

Apabila tahap penyidikan dianggap selesai oleh penyidik, maka pihak. penyidik akan menyerabkan basil penyidikannya kepada pihak penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan, namun sebelum itu dilakukan penuntut umum harus dapat memastikan bahwa berkas yang diserabkan oleh penyidik sudah lengkap dan memenuhi ketentuan KUHAP sehingga berkas tersebut siap untuk dilakukan penuntutan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi jika berkas tersebut dianggap kurang lengkap, maka pihak kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk atau keterangan apa yang perlu dilengkapi oleh penyidik. ​Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara. ​Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik adalah: apabila berkas perkara dianggap oleh penuntut umum belum lengkap, maka jaksa penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik tentang kekuranganlengkapan dari pada berkas yang disidiknya dalam jangka waktu tidak boleh lebib. dari empat belas hari (14 ) hari, akibat hukum apabila penyidik tidak mau melengkapi berkas perkara adalah: maka pihak penuntut umum meminta pemyataan tertulis dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidik untuk melengkapi berkas tersebut telah dilakukan secara optimal tetapi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan yang disampaikan kepada tersangka atau kemarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M. Soleh Idrus, SH. MS ​ 2. Rusniati, SE, SH, MH
Uncontrolled Keywords:	Akibat Hukum, Penyidik, Berkas Perkara
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	05 Oct 2023 07:22
Last Modified:	05 Oct 2023 07:22
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26958

Actions (login required)

View Item