SETIAWAN WIBISONO, NIM. 502019184 (2023) ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502019184_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (993kB) | Preview
	Text 502019184_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text 502019184_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text 502019184_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text 502019184_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (6kB)
	Text 502019184_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB)
	Text 502019184_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Setiawan Wibisono Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?. dan Bagaimanakah alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Dasar hukum Restorative justice menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik kepolisian diberi kewenangan yang bersifat personal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) butir I serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk "dapat mengambil tindakan lain" dengan syarat-syarat tertentu dan hal ini adalah identik dengan pemaknaan dari diskresi kepolisian. Alternatif Alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative justice menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Diskresi kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. . Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Restorative justice.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi I : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. Pembimbing Skripsi II : Heni Marlina, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Alternatif Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Restorative justice
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 Sep 2023 05:19
Last Modified:	28 Sep 2023 05:19
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26777

Actions (login required)

View Item