Mukhamad Gilang Ramadhan, NIM. 502019212 (2023) TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502019212_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	Text 502019212_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text 502019212_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text 502019212_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text 502019212_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text 502019212_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502019212_COVER_SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) OLEH KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MUKHAMAD GILANG RAMADHAN 502019212 Penjaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut kebijakan (diskresi) Kepolisian merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana. Kebijakan (diskresi) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak jarang menimbulkan kontroversi bagi masyarakat dan kadang dianggap melanggar hukum. Padahal di pihak kepolisian diskresi dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak melanggar hukum atau melanggar kode etik kepolisian. Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah apakah tindakan kebijakan (diskresi) dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia serta bagaimana pengawasan diskresi tersebut oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di Polda Sumsel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul dengan lengkap kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis untuk dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan adalah tindakan kebijakan (diskresi) kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di Polda Sumsel diperbolehkan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan kode etik kepolisian. Sebagaimana diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/414.C/XI/2015/Ditreskrmum (data terlampir) dan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/33.d/III/2016/Dit.Reskrimum (data terlampir) dan pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana yakni dilakukan oleh 3 (tiga) institusi kepolisian, yaitu inspektorat Pengawasan Daerah Polda yang bertugas melaksanakan pengawasan kedalam terhadap kinerja seluruh satuan atau direktorat yang ada di Polda Sumatera Selatan antara lain di bidang-bidang pengawasan pekerjaan masing-masing satuan, propam (Profesi dan Pengawasan) yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota polri yang diduga telah melakukan tindakan diskresi dan Wasidik (Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota Reserse dalam hal penanganan perkara baik penyelidikan maupun penyidikan dan memberikan arahan tentang peristiwa yang sedang ditangani mengenai tindak lanjut perkaranya. Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : M. soleh idrus, SH.,MH Luil Maknun, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Diskresi, kepolisian, Tindak Pidana
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	15 Aug 2023 04:17
Last Modified:	15 Aug 2023 04:17
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26145

Actions (login required)

View Item