Zurrahman Yogi, NIM. 502019298 (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DIBIDANG PENDIDIKAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019298_BAB I_DAFTAR PUSTAKA....pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019298_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (510kB)
	Text 502019298_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text 502019298_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text 502019298_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text 502019298_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text 502019298_Cover_sampai_lampiran....pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRACK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN Zurrahman yogi UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional diatur dalam Bab XX pasal 67-71 tentang penetapan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan. Tapi, pernyataan terkait dengan konsep pokok tentang hal itu tidak dapat ditemukan dalam undang-undang itu, demikian pula dalam KUHP dan peran lainnya. Padahal jika ditelusuri secara mendalam, aksesnya semakin besar pengaruh terhadap hakiki dan eksistensi Indonesia. Oleh karena seharusnya upaya penanggulangan tindak pidana pendidikan yang efisien dan efektif. Ada banyak alat untuk menanggulangi tindak pidana pendidikan. Salah satunya adalah menggunakan tindakan kriminal. Masalah-masalah tersebut adalah masalah utama yang harus dijawab dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan mendekati. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder untuk menjelaskan masa kini dan masalah masa depan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legislatif dalam menanggulangi pidana pendidikan perbuatan pidana yang berlaku saat ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal XX pasal 67 - pasal 71. Dalam undang-undang ini terkait dengan tindak pidana pendidikan tidak dapat dibedakan antara pidana dan pelanggaran, sedangkan tindak pidana pendidikan khusus tidak ditemukan dalam KUHP saat ini. Dalam penetapan tindak pidana pendidikan sanksi terhadap tindak pidana pendidikan perbuatan pelaku berupa perbuatan pidana denda dan perbuatan pidana penjara. Sedangkan administrasi dan sanksi tambahan tidak terlibat. Oleh karena itu, esensi dan keberadaan Tindak pidana pendidikan berkembang baik secara sanksi pembatasan dalam tindak pidana pendidikan maka sangat mendesak dilakukannya perbuatan itu membahas tentang tindak pidana pendidikan. Kata kunci: kebijakan hukum pidana, menanggulangi tindak pidana, bidang pendidikan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Burhanudin,S.H.,M.H 2. Hj.Kurniati,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan hukum pidana, menanggulangi tindak pidana, bidang pendidikan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 Aug 2023 04:17
Last Modified:	10 Aug 2023 04:17
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26126

Actions (login required)

View Item