Dina Lorensa, NIM. 502019338 (2023) Legalisasi Tindakan Aborsi Terhadap Perempuan Hamil Akibat Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019338-BAB I-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502019338-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text 502019338-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 502019338-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)
Preview	Text 502019338-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | Preview
	Text 502019338-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502019338-Cover Sampai Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK LEGALISASI TINDAKAN ABORSI TERHADAP PEREMPUAN HAMIL AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DINA LORENSA Pertentangan mengenai legalisasi aborsi terjadi karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Tindakan aborsidilarang oleh undang-undang mengakibatkan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Terdapat pengecualian bagi korban pemerkosaan dan indikasi medis. Merujuk pada catatan Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2016 hingga 2022, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan yang mencapai 31%. Fakta tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan pada korban dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat korban memilih jalan untuk aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai legalitas aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi dengan indikasi perkosaan adalah legal karena adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban dan dimungkinkan adanya indikasi kedaruratan medis akibat pemerkosaan. Aborsi dapat dilakukan pada saat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu dihitung dari awal pertama haid. Namun, tidak menutup kemungkinan aborsi dilakukan ketika usia kandungan melebihi batas tersebut sehingga penegak hukum harus dapat memastikan bahwa aborsi akibat perkosaan tidak dapat dituntut pidana karena telah dilindungi oleh hukum. Kepastian hukum yang ada harus dapat ditegakkan agar tercipta keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum. Selain itu, diperlukan adanya suatu edukasi mengenai kesehatan reproduksi oleh ahli kesehatan agar kasus aborsi dapat diminimalisir. . Kata kunci: Legalisasi, Aborsi, Korban Perkosaan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH 2. Heni Marlina, SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Logalisasi, Aborsi, Korban Perkosaan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	28 Jul 2023 02:39
Last Modified:	28 Jul 2023 02:39
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26071

Actions (login required)

View Item