SESIL ULFAH UTAMI, NIM. 502019160 (2023) JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text PENGESHAN-_PALGIAT_SESIL.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	Text 502019160_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text 502019160_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text 502019160_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB)
	Text 502019160_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text 502019160_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502019160_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
	Text 502019160_COVER-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK JUSTIFIKASI HUKUM PIDANA DAN HAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK SESIL ULFAH UTAMI Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik ? 2. Apakah kriteria terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tertentu? Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dan kriteria terdakwa kasus korupsi yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tertentu, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan asalkan memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan. 2. Kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak-hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki. Kata Kunci : Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Luil Maknun, SH.MH. 2. HJ. Yonani, SH.MH.
Uncontrolled Keywords:	Penjatuhan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Jul 2023 06:04
Last Modified:	25 Jul 2023 06:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26052

Actions (login required)

View Item