Melda Pawestri, NIM. 502019189 (2023) Tinjauan Yuridis Mengenai Tes Virginitas Dalam Proses Penerimaan Anggota Polri. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

	Text 502019189_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
Preview	Text 502019189_BAB II.PDF.pdf Download (262kB) | Preview
Preview	Text 502019189_BAB II.PDF.pdf Download (262kB) | Preview
	Text 502019189_BAB II.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text 502019189_BAB III.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text 502019189_BAB IV.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text 502019189_DAFTAR PUSTAKA.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text 502019189_LAMPIRAN.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text 502019189_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (885kB)
	Text plagiat imelda.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)

Abstract

Untuk mengetahui perlindungan yang didapat oleh perempuan dalam menghadapi tes virginitas yang dilakukan dalam penerimaan anggota Polri. dan Untuk mengetahui apakah tes virginitas dapat dikategorikan kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam proses persyaratan penerimaan calon anggota Polri diharuskan untuk melalui Prosedur atau persyaratan- persyaratan yang telah di tetapkan di lingkup Polri salah satu prosedur yang harus dilalui yaitu untuk melakukan Tes Keperawanan, hal ini merujuk pada Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan dalam selesksi tes Rikkes. Ketentuan yang ditetapkan ini bersifat wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan terkhusus tes yang diperuntukan kepada perempuan, karna keperawanan yang dimiliki perempuan seringkali dijadikan tolak ukur dari kualitas diri yang dimiliki perempuan tersebut. Prosedur yang digunakan ini menurut penulis merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender yang membuat perempuan termaginalkan dan tidak dapat meraskan hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang mana dimaksud ialah “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan diadakannya tes Virginitas ini melanggar dua point yang ada didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tes Virginitas ini melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, serta pemerintah, akan tetapi di sini diabaikan dengan adanya praktik tes Virginitas yang secara tidak langsung membatasi, menghalangi dan mempersulit seseorang untuk mendapatkan hak nya dalam meperoleh pekerjaan yang wanita impikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum 2. Hj. Siti Mardiyati, S.H.,
Uncontrolled Keywords:	Untuk mengetahui perlindungan yang didapat oleh perempuan dalam menghadapi tes virginitas yang dilakukan dalam penerimaan anggota Polri. dan Untuk mengetahui apakah tes virginitas dapat dikategorikan kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam proses persyaratan penerimaan calon anggota Polri diharuskan untuk melalui Prosedur atau persyaratan- persyaratan yang telah di tetapkan di lingkup Polri salah satu prosedur yang harus dilalui yaitu untuk melakukan Tes Keperawanan, hal ini merujuk pada Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan dalam selesksi tes Rikkes. Ketentuan yang ditetapkan ini bersifat wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan terkhusus tes yang diperuntukan kepada perempuan, karna keperawanan yang dimiliki perempuan seringkali dijadikan tolak ukur dari kualitas diri yang dimiliki perempuan tersebut. Prosedur yang digunakan ini menurut penulis merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender yang membuat perempuan termaginalkan dan tidak dapat meraskan hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak sesuai dengan Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang mana dimaksud ialah “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan diadakannya tes Virginitas ini melanggar dua point yang ada didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tes Virginitas ini melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, serta pemerintah, akan tetapi di sini diabaikan dengan adanya praktik tes Virginitas yang secara tidak langsung membatasi, menghalangi dan mempersulit seseorang untuk mendapatkan hak nya dalam meperoleh pekerjaan yang wanita impikan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Konflik Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Jul 2023 04:07
Last Modified:	25 Jul 2023 04:07
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26049

Actions (login required)

View Item