M. DIAN ALAM PURA, NIM. 91220096 (2022) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS (STUDI KASUS NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text Tesis Cover M. Dian Alam Pura_BAB I_DAFTAR PUSTAKA...pdf Download (2MB) | Preview
	Text Tesis Cover M. Dian Alam Pura.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I-A KHUSUS (STUDI KASUS NO. 35/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG) Oleh M. DIAN ALAM PURA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia serta upaya pemerintah memberantas korupsi. Kasus NO. 35/PID.SUSTPK/ 2021/PN.PLG dalam penelitian ini, Permasalahannya: 1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?; 2. Apa hambatanhambatan dalam penegakan hukum TindakPidanaKorupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus?. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yaitu menganalisis buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan studi keperpustakaan, mendeskripsikan dan menguraikan data dan bahan yang tersusun secara terperinci dan sistematis. Dari hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi (studi kasus No. 35/PID.SUS-TPK/2021/PNPLG), diputus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undng-undang No.20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dibebani uang pengganti, yang penghitungannya bukan dari audit instansi yang berwenang, seperti: BPK atau BPKP; 2. Persidangan Online di masa pandemi Covid-19, ditemukan hambatan-hambatan, antara lain: ketersediaan alat elektronik, ketidakmampuan pihak mengoperasikan perangkat elektronik, aturan yang mengenyampingkan Hukum Acara, sehingga mengganggu fair trial keabsahan pembuktian, konsekwensinya membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hambatan dan Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H 2. Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Hambatan dan Tindak Pidana Korupsi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	22 Jul 2023 04:57
Last Modified:	22 Jul 2023 04:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26042

Actions (login required)

View Item