JEFFRY ARDIAN NUSAMBA, NIM.502019030 (2023) UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502019030_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019030_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)
	Text 502019030_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB)
	Text 502019030_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text 502019030_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text 502019030_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502019030_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUASIN JEFFRY ARDIAN NUSAMBA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah kerusakan hutan dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Banyuasin. Metode Penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di Balai KSDA sehingga sesuai dengan fakta-fakta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait secara langsung yang berhubungan dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan, menunjukkan bahwa upaya dari pihak Balai KSDA sudah lama diterapkan, yaitu dilakukan dengan membentuk kerjasama dengan Masyarakat, Polri dan TNI dalam melestarikan hutan agar terhindar dari kerusakan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan SM Padang Sugihan. Pelaksanaan penegakan hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan secara umum sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata Kunci : Balai KSDA, Perusakan Hutan, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi I : Rosmawati SH., MH Pembimbing Skripsi II : Hj. Kurniati SH.MH
Uncontrolled Keywords:	Balai KSDA, Perusakan Hutan, Penegakan Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	17 Jul 2023 07:21
Last Modified:	17 Jul 2023 07:21
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25978

Actions (login required)

View Item