JUNARIO, NIM. 502019061 (2023) TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019061_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (610kB) | Preview
	Text 502019061_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text 502019061_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text 502019061_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 502019061_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (912kB)
	Text 502019061_SKRIPSI_JUNARIO.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana)? Dan Apakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana?.Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, Tanggung Jawab Notaris secara pidana di kenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki akta di bawah tangan. Terhadap Notaris sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. DAN Akibat hukum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, maka seorang notaris dapat diancam dengan tindak pidana yang yang membuat akta tidak dalam kewenangannya, dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 263 jo Pasal 264 KUH Pidana, Pasal 266 KUH Pidana. Kata Kunci : Notaris, Pejabat Umum, Akta, Perbuatan Pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	PEMBIMBING 1 : MONA WULANDARI, S.H.,M.H PEMBIMBING 2 : HJ. YONANI, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Pejabat Umum, Akta, Perbuatan Pidana.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	14 Jul 2023 01:55
Last Modified:	14 Jul 2023 01:55
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25946

Actions (login required)

View Item