WINDA ANGGELA, NIM. 502019257 (2023) TANGGUNG JAWAB PERDATA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI YANG MELARIKAN DIRI MENJELANG PERNIKAHAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019257_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (799kB) | Preview
	Text 502019257_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text 502019257_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text 502019257_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text 502019257_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text 502019257_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502019257_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tentang tanggung jawab perdata calon mempelai laki-laki yang melarikan diri menjelang pernikahan dan akibat hukumnya bagi para pihak yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research).Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara ilmu, tidak ada kajian khusus terkait faktor penyebab terjadi pembatalan pelaksanaan pernikahan (perkawinan), tetapi dalam beberapa artikel dapat disebutkan secara umum bahwa faktor penyebabnya, yaitu : perdebatan, komitmen masa depan, kurangnya rasa saling menghormati, hilang rasa dan hasrat, perselingkuhan, ketidakcocokan dua keluarga, tuntutan dari keluarga, dan tekanan dari pasangan. terkait dengan akibat hukum, baik dalam Pasal58 KUHPerdata maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga orang begitu mudah untuk membatalkannya secara sepihak yang berakibat merugikan pihak lainnya. Akan tetapi, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH 2. H. Saifullah Basri, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Perdata, Calon Mempelai, Perkawinan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	12 Jul 2023 05:03
Last Modified:	12 Jul 2023 05:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25941

Actions (login required)

View Item