PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM

SISWANTO, NIM. 91220088 (2022) PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
Tesis Siswanto (Magister Ilmu Hukum)_removed.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text
Tesis Siswanto (Magister Ilmu Hukum).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

A B S T R A K PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM OLEH SISWANTO Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Muara Enim sebagai organisasi wartawan di Sumatera Selatan telah banyak menerima aduan atau laporan terkait pemberitaan tanpa konfirmasi yang dinilai merugikan seseorang atau instansi lainnya, karena pemberitaan yang tidak berimbang.Oleh karena itu,Undangundang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik harus ditegakkan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1.Bagaimana penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers?2.Apakah penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh Pers di Kabupaten Muara Enim?Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers di Kabupaten Muara Enim belum dapat diterapkan, dikarenakan pengaduan terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers berhasil diselesaikan melalui jalur penyampaian Hak Jawab dan Hak Koreksi setelah dimediasi oleh organisasi pers PWI Kabupaten Muara Enim.Penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:1.Minim pemahaman dan pengetahuan dari pers terkait Undang-undang No. 4o Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.2.Minimnya pers di Kabupaten Muara Enim yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).3.Banyak media cetak dan online di Kabupaten Muara Enim yang belum terverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Kode Etik, Jurnalistik

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H,. M.H 2. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum
Uncontrolled Keywords: Penerapan, Sanksi Pidana, Kode Etik, Jurnalistik
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: PPS Hukum (S2)
Depositing User: Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited: 03 Jul 2023 07:09
Last Modified: 03 Jul 2023 07:09
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25891

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.