TRI SEPRIYANTI, NIM. 502019297 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PRA NIKAH. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019297 BAB 1 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502019297 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) |
|
![]() |
Text
502019297 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) |
|
![]() |
Text
502019297 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) |
|
![]() |
Text
502019297 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB) |
|
![]() |
Text
502019297 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502019297 COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PRA NIKAH TRI SEPRIYANTI Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Perbuatan perjanjian kawin. dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat ok h seorang pejabat yang berwenang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian pra nikah hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya pernikahan. Dimanaperjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi, dan juga wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta pcrjanjia kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebailknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya pcrjanjia maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan. Kata kunci: Perlindungan terhadap kepemilikan harta perkawinan dengan akta perjanjian pra nikah
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing:1. Dra.Hj.Lilies Anisah, SH.,MH. 2. H. Saifullah Basri, SH.,MH. |
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Perlindungan terhadap kepemilikan harta perkawinan dengan akta perjanjian pra nikah |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 03 Jul 2023 00:06 |
Last Modified: | 03 Jul 2023 00:06 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25875 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |