RIO PRATAMA, NIM. 502019124 (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019124_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
502019124_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB) |
||
Text
502019124_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB) |
||
Text
502019124_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) |
||
Text
502019124_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB) |
||
Text
502019124_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
||
Text
502019124_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA Penyalahgunaan narkotika semakin banyak kita temukan disemua kalangan dan sampai saat ini masih saja ada Anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana, salah satunya penyalahgunaan narkotika dikalangan TNI yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota TNI terdiri dari beberapa hal yaitu ekonomi, lingkungan, keluarga, kurangnya pengwasan komandan, dan kurangnya ibadah. Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer dan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pertanggungjawaban langsung terhadap subjek hukum sebagai person. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (PEMAKAI) dan pengedar narkotika dapat dijerat Pasal 127, dan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berpedoman pada KUHPM maka dapat diberlakukan hukuman tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemectan). Kata Kunci : TNI, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: 1. DRS. Edy Kastro, M.Hum. 2. DR. Ismail Petanasse, SH.,MH. |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : TNI, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana Ilmu Hukum > Hukum Publik |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 03 Jul 2023 00:07 |
Last Modified: | 03 Jul 2023 00:07 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25874 |
Actions (login required)
View Item |