PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA

RIO PRATAMA, NIM. 502019124 (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502019124_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502019124_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (628kB)
[img] Text
502019124_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (595kB)
[img] Text
502019124_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (481kB)
[img] Text
502019124_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (399kB)
[img] Text
502019124_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
502019124_Cover_sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN NARKOTIKA Penyalahgunaan narkotika semakin banyak kita temukan disemua kalangan dan sampai saat ini masih saja ada Anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana, salah satunya penyalahgunaan narkotika dikalangan TNI yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota TNI terdiri dari beberapa hal yaitu ekonomi, lingkungan, keluarga, kurangnya pengwasan komandan, dan kurangnya ibadah. Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer dan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pertanggungjawaban langsung terhadap subjek hukum sebagai person. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (PEMAKAI) dan pengedar narkotika dapat dijerat Pasal 127, dan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berpedoman pada KUHPM maka dapat diberlakukan hukuman tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemectan). Kata Kunci : TNI, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. DRS. Edy Kastro, M.Hum. 2. DR. Ismail Petanasse, SH.,MH.
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : TNI, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Ilmu Hukum > Hukum Publik
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 03 Jul 2023 00:07
Last Modified: 03 Jul 2023 00:07
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25874

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.