Pertangungjawaban Pidana Aparatur Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim Dalam Pengelolaan Dana Desa

Feby Restiana, 502019049 (2023) Pertangungjawaban Pidana Aparatur Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim Dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502019049_COVER_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (927kB) | Preview
[img] Text
502019049_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (500kB)
[img] Text
502019049_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (353kB)
[img] Text
502019049_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (199kB)
[img] Text
502019049_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (315kB)
[img] Text
502019049_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (531kB)
[img] Text
502019049_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA TANJUNG BARU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA FEBY RESTIANA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana Aparatur Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntanbilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Peran Aparatur desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Secara regulatif semua keuangan Desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undanga. Adapun undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang￾undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa termasuk bagian dari tindak pidana korupsi dimasukan yang masuk kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Kata kunci : Tanggungjawab Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. M. Soleh Idrus, SH., MS. 2. Hj. Kurniati, SH. MH
Uncontrolled Keywords: Tanggungjawab Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Ilmu Hukum > Konflik Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 19 Jun 2023 05:00
Last Modified: 19 Jun 2023 05:03
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25789

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.