Feby Restiana, 502019049 (2023) Pertangungjawaban Pidana Aparatur Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim Dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019049_COVER_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (927kB) | Preview |
|
Text
502019049_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB) |
||
Text
502019049_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) |
||
Text
502019049_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) |
||
Text
502019049_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
||
Text
502019049_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB) |
||
Text
502019049_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA TANJUNG BARU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA FEBY RESTIANA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana Aparatur Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntanbilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Peran Aparatur desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Secara regulatif semua keuangan Desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undanga. Adapun undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa termasuk bagian dari tindak pidana korupsi dimasukan yang masuk kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Kata kunci : Tanggungjawab Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | 1. M. Soleh Idrus, SH., MS. 2. Hj. Kurniati, SH. MH |
Uncontrolled Keywords: | Tanggungjawab Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana Ilmu Hukum > Konflik Hukum |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 19 Jun 2023 05:00 |
Last Modified: | 19 Jun 2023 05:03 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25789 |
Actions (login required)
View Item |