ATHIAH SAPHIRA ANGGRAINI, NIM. 502019017 (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019017_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (911kB) | Preview
	Text 502019017_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text 502019017_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text 502019017_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text 502019017_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text 502019017_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502019017_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kepemilikan hak atas tanah akibat terjadinya Perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia ? dan Apakah akibat hukum Perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia terhadap kepemilikan hak atas tanah ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kepemilikan hak atas tanah akibat terjadinya Perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia, yaitu : Kepemilikan hak atas tanah menurut undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria secara umum hanya warga negara Indonesia yang bisa mendapatkan hak milik, sedangkan warga negara asing hanya bisa mendapatkan hak guna usaha, hak guna bangunan dan terakhir dapat berbentuk hak pakai yang antara hak satu dengan hak yang lain memiliki karakteristik berbeda dari segi batasan subyek hukum kepemilikan dan pembatasan jangka waktu kepemilikan haknya dan Status kepemilikan hak atas tanah yang dapat dimiliki dalam perkawinan campuran adalah melekat pada orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan dalam perkawinan campuran permasalahan atas kepemilikan hak atas dalam dapat disesuikan dengan perjanjian perkawinan yang dibuat antara para pihak. Dan Akibat hukum Perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia terhadap kepemilikan hak atas tanahtersebut merupakan harta bersama yang dimiliki sebagian oleh WNI dan sebagiannya lagi oleh WNA, sedangkan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang salah satunya mengatur bahwa apabila WNA memperoleh Hak Milik atas tanah wajib melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut, apabila tidak maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum 2. Heni Marlina, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Hak Milik Atas tanah, Perkawinan Campuran.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	19 Jun 2023 05:00
Last Modified:	19 Jun 2023 05:00
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25786

Actions (login required)

View Item