Andi Ayu Andira Dewi Putri, 502019080 (2023) Pelaksanaan kewenangan penyidik badan narkotika nasional kota palembang dalam pemberantasan tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019086_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019086_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text 502019086_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 502019086_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text 502019086_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text 502019086_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502019086_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALEMBANG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Andi Ayu Andira Dewi Putri Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya pada dasarnya termasuk dalam kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkotika termasuk didalamnya berupa aktifitas perdagangan maupun produksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan akibat hukum apabila penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Palembang menyalahgunakan kewenangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri dapat digunakan dengan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa yang menjadi dasar hukum kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional adalah Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun penyidik Badan Narkotika Nasional yang menyalahgunakan kewenangannya yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi kode etik atau dapat dilakukan tindakan secara administrasi negara atau bahkan hukum pidana. Kata kunci: BNN, Narkotika, Kewenangan, Penyidik

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. M.HUM 2. Burhanuddin, SH.MH
Uncontrolled Keywords:	BNN, Narkotika, Kewenangan, Penyidik
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana Ilmu Hukum > Sistem-sitem Hukum
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	19 Jun 2023 05:02
Last Modified:	19 Jun 2023 05:02
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25766

Actions (login required)

View Item