SIGGIT PRAYOGI, NIM. 502019056 (2023) PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TAHAP PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019056_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (868kB) | Preview
	Text 502019056_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text 502019056_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text 502019056_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text 502019056_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text 502019056_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502019056_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada tahap pengadilan. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektivitas Suatu Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan Menggunakan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Apakah Pembuktian Terbalik Itu Tidak Melanggar Hak-Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Pembenahan teknis dan prosedur sistem pembuktian terbalik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyangkut hak tersangka Perlu adanya atau terdakwa di dalam aturan pasal tersebut, pada kenyataannya pembuktian terbalik itu relatif tidak dapat diterapkan berdampak pada pembuktian tersebut masih ada pada Jaksa selaku penuntut umum sebagimana Pasal 66 KUHAP. dan Dapat diberlakukannya hukum acara yang khusus pula untuk perkara tindak pidana korupsi walaupun hukum acaranya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sudah ada UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harapannya agar dapat menyempurnakan aturan-aturan yang nantinya dapat menyentuh kepada kepentingan hukum itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran hukum lain.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Mona Wulandari, SH., MH 2. Eni Suarti, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	19 Jun 2023 01:11
Last Modified:	19 Jun 2023 01:11
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25749

Actions (login required)

View Item