HIRWAN FADLI, NIM. 502019052 (2023) KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019052_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (908kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502019052_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) |
|
![]() |
Text
502019052_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) |
|
![]() |
Text
502019052_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
|
![]() |
Text
502019052_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB) |
|
![]() |
Text
502019052_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502019052_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana teknologi dan kebijakan penegakkan hukum dalam upaya penangguulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi dan Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah: harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini dan Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi adalah: Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber, Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus mengenai cybercrime, Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH 2. Atika Ismail, SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | penegakkan hukum, penanggulangan, tindak pidana, teknologi, informasi |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 19 Jun 2023 01:17 |
Last Modified: | 19 Jun 2023 01:17 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25744 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |