CHELSIE AISYAH ANINNDITA, NIM. 502019210 (2023) TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019210_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (857kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502019210_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
|
![]() |
Text
502019210_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) |
|
![]() |
Text
502019210_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB) |
|
![]() |
Text
502019210_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) |
|
![]() |
Text
502019210_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502019210_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak ? dan Bagaimanakah pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penculikan Anak, yaitu Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berupa pidana penjara dan Pidana denda. Pemidanaan terhadap pelaku penculikan anak bergantung pada peran hakim yang mengadili perkara tersebut. Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, ataupun tinggi rendahnya pidana. Meskipun bebas namun hakim tetap mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan Pengaturan terkait tindak pidana peculikan anak yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Atika Ismail, SH., MH 2. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Penculikan, Anak |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 31 May 2023 01:16 |
Last Modified: | 31 May 2023 01:16 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25582 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |