DINAR RIALITA SARI, NIM. 502019224 (2023) KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA ATAS KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019224_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019224_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 502019224_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text 502019224_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text 502019224_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text 502019224_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502019224_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hukum persaingan usaha pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan umum agar terhindar dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat guna menciptakan iklim usaha yang baik dan keseimbangan diantara pelaku usaha. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ? dan Apakah akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yaitu untuk memeriksa aspek formal dan material dari fakta yang ada dalam putusan KPPU Itu, maka sangat mungkin landasan filosofis dari pranata bernama “keberatan” ini sudah berbeda dengan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Atas keberatan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Putusan perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah putusan condemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan karenanya dijatuhi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun ganti rugi dan pidana denda. Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang dikenai sanksi harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH 2. Hj. Yonani, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Pengadilan Niaga, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	31 May 2023 01:17
Last Modified:	31 May 2023 01:17
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25578

Actions (login required)

View Item