MAULIDIA, NIM. 502019281 (2023) BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN KEKUATAN HUKUMNYA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019281_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
502019281_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB) |
||
Text
502019281_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB) |
||
Text
502019281_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) |
||
Text
502019281_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
||
Text
502019281_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
||
Text
502019281_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak dalam proses implementasinya dapat saja terjadi perbedaan pendapat bahkan konlik diantara mereka. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan solusi bagaimana cara penyelesaian perdamaian di luar pengadilan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar pengadilan, serta untuk menjelaskan kekuatan hukum hukum kesepakatan perdamaian diluar pengadilan.Penelitian yang dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder (kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya diproses dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi dan perdamaian serta pendapat ahli oleh Lembaga Arbitrase dan kekuatan hukum penyelesaian kesepakatan perdamaian di luar pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata serta pasal 30 ayat (2) dan (3) HIR yang intinya adalah putusan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi serta putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS 2. Hj. Yonani, SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | Kekuatan hukum, perdamaian diluar pengadilan. |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 29 May 2023 04:48 |
Last Modified: | 29 May 2023 04:48 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25549 |
Actions (login required)
View Item |