YOGA PRATAMA, NIM. 502019099 (2023) BENTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAKPIDANA PORNOGRAFI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019099_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019099_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text 502019099_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text 502019099_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text 502019099_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text 502019099_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502019099_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Pornografimenurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun2008 Dan Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindakpidana Pornografi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dan Apakah yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses penentuan wali hakim dalam perkawinan menurut Hukum Islam Yang dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 adalah berupa gambar, sketsa, ilustrasi, poto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dan Yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum dalam tindak pidana pornografi ialah perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yaitu : a. Untuk tujuan dan kepentingan pendidikan, b. Untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan, dan c. Menentutan syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memenuhi syarat itulah yang dapat meniadakan pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Atika Ismail, SH., MH 2. Eni Suarti, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Pornografi, Sifat Melawan Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 May 2023 04:51
Last Modified:	29 May 2023 04:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25545

Actions (login required)

View Item