KEMAS ARIF PERDANA, NIM. 502019033 (2023) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA YANG DIBUATNYA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019033_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019033_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text 502019033_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text 502019033_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text 502019033_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 502019033_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502019033_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Notaris sebagai salah satu profesi Hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen berupa akta dengan kekuatan sebagai akta otentik. Kesalahan dan Kelalaian Notaris menyebabkan pembatalan akta Notaris disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian penghadap yang mengikatkan diri dalam akta Notaris itu, kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan atau tuntutan dari salah satu penghadap terhadap akta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif (Yuridis Normatif). Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Yang Di Buatnya dan Apakah Akibat Hukumnya Bagi Notaris Yang Membatalkan Akta Yang Di Buatnya. Kesimpulan yang didapat bahwa tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan yakni sebagai berikut : a. Secara perdata, apabila Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam membuat akta dan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, b. Secara Pidana, apabila Notaris terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP, (Pasal 264 KUHP), (Pasal 266 KUHP); (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (92) atau 264 dan 266 KUHP, (Pasal 56 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 dan 266 KUHP maka Notaris dapat dikenai tuntutan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 6 (enam) tahun, maksimal 8 (delapan) tahun, c. Secara Administratif, apabila dalam pembuatan akta Notaris melanggar pasal – pasal dalam UUJN, Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kode etik profesinya, maka Notaris akan dikenai sanksi yang termuat pada pasal 85 UUJN, berupa: Teguran lisan; tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian dengan tidak hormat dan akibat hukum terhadap pembatalan akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akibat Notaris tidak mentaati tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik yakni dalam hal penandatanganan minuta akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang berbunyi : “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurum m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Mona Wulandari, SH., MH 2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Akibat Hukum, Notaris, Pembatalan Akta.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	24 May 2023 03:24
Last Modified:	24 May 2023 03:24
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25456

Actions (login required)

View Item