Alman Fahlevi, Nim. 502019322 (2023) MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502019322_BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502019322_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB) |
|
![]() |
Text
502019322_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) |
|
![]() |
Text
502019322_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB) |
|
![]() |
Text
502019322_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) |
|
![]() |
Text
502019322_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
![]() |
Text
502019322_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN-11.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Selaras dengan tujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang berhubungan dengan proses dan perbedaan penghentian penuntutan dengan syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya peninjauan kembali, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam usaha mendapatkan data skunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana adalah diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadapputusan yang telah di kracht, adanya bukti baru/keadaan baru, apabila terdapat putusan pengadilan yang bertentangan, adanya kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata, apabila putusan dijatuhkan dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti pemidanaan. Dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kata Kunci: PeninjauanKembali, PidanadanPutusan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | 1. Dr.Reny okpirianti,SH,.M.Hum 2. Hasanal Mulkan, SH.,MH |
Uncontrolled Keywords: | peninjauan kembali,pidana dan putusan |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 17 May 2023 06:25 |
Last Modified: | 17 May 2023 06:25 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25313 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |