MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Alman Fahlevi, Nim. 502019322 (2023) MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502019322_BAB I_SAMPAI_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502019322_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (249kB)
[img] Text
502019322_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (192kB)
[img] Text
502019322_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (142kB)
[img] Text
502019322_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (156kB)
[img] Text
502019322_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
502019322_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN-11.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Selaras dengan tujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang berhubungan dengan proses dan perbedaan penghentian penuntutan dengan syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya peninjauan kembali, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam usaha mendapatkan data skunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana adalah diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadapputusan yang telah di kracht, adanya bukti baru/keadaan baru, apabila terdapat putusan pengadilan yang bertentangan, adanya kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata, apabila putusan dijatuhkan dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti pemidanaan. Dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kata Kunci: PeninjauanKembali, PidanadanPutusan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. Dr.Reny okpirianti,SH,.M.Hum 2. Hasanal Mulkan, SH.,MH
Uncontrolled Keywords: peninjauan kembali,pidana dan putusan
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 17 May 2023 06:25
Last Modified: 17 May 2023 06:25
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25313

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.