AGUNG BATU TIMUR, NIM. 502018247 (2022) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018247_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018247_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text 502018247_BAB lll.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text 502018247_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text 502018247_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)
	Text 502018247_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)
	Text 502018247_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK UPAYAH PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG Oleh : AGUNG BATU TIMUR NIM : 502018247 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi penghasil timah.Kegiatan penambangan timah yang dilakukan di provinsi ini mayoritas dilakukan dengan tanpa izin atau ilegal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap berbagai sektor, seperti keuangan negara dan juga kerusakan lingkungan. Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Upaya Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka penegakan hukum menanggulangi penambangan timah illegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah kel. Toboali Kec, Toboali Kabupaten Bangka Selatan, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Dalam rangkaian penegakan hukum yang terkait dengan penambangan timah ilegal (Illegal Mining) para penegak hukum menemukan beberapa hambatan, yang kemudian memiliki pengaruh untuk pelaksanaan penegakan hukum. Adapun beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan penegakan hukum terkait dengan kegiatan penambangan timah secara illegal, yakni sebagai berikut : 1. Faktor undang-undang 2. Penegak hukum 3. Sarana atau fasilitas 4. Faktor sosial 5. Kebudayaan. Metode dalam penelitian menggunakan hukum empiris yang di dapatkan dari data lapangan yang bersumber dari informasi maupun data yang didapatkan pada instansi menggunaka data primer dan data skunder yang di dapatkan secara yuridis dari pemerintah berupa Undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk penanggulangan penambangan timah ilegal (Illegal Mining), pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap aktivitas operasional penambangan timah illegal (PETI) di wilayah Kel, Toboali Kec, Toboali kabupaten Bangka Selatan. Penegakan hukum terhadap penambangan timah illegal yang terjadi di Provinsi Bangka Beitung, sejatinya belum efektif. karena masih adanya faktor-faktor hambatan dalam penegakan hukum tersebut, yakni faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor sosial, dan faktor kebudayaan. Kata Kunci : Penegakan hukum, illegal mining

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr.Reny Okpirianti, SH., M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Drs. Edy Kastro,M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum, illegal mining
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	06 May 2023 01:12
Last Modified:	06 May 2023 01:12
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/24739

Actions (login required)

View Item