RATIH PURWASIH, NIM. 502018045 (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018045_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018045_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text 502018045_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text 502018045_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text 502018045_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text 502018045_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text 502018045_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN RATIH PURWASIH 502018045 Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan. Selaras dengan tujuan mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat menjelajah (explanatoris), sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa yang dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstual, yaitu mengolah data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dikontruksikan dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang korupsi. selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dari aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dari fakta dibawah peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan. Jadi mencocokkan fakta-fakta dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Cara berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan. 2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dibidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduaan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. Unsur imperatif yang terdapat dalam perundangan perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	PEMBIMBING SKRIPSI 1 : M. Soleh Idrus, S.H., M.S PEMBIMBING SKRIPSI 2 : Heni Marlina, SH, MH
Uncontrolled Keywords:	KEBIJAKAN HUKUM DAN PERPAJAKAN
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 Apr 2023 01:14
Last Modified:	11 Apr 2023 01:14
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/24133

Actions (login required)

View Item