OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

RONI ADI SANJAYA, NIM.502018417 (2022) OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502018417_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text
502018417_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (595kB)
[img] Text
502018417_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (517kB)
[img] Text
502018417_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (298kB)
[img] Text
502018417_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (391kB)
[img] Text
502018417_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
502018417_Cover_sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN RONI ADI SANJAYA 502018417 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan (power to supervise), termasuk pengaturan perbankan (power to regulate) dan pengenaan sanksi (power to impose sanctions), dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan (power to license) dan pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pimpinan Bank Indonesia). Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan Sejalan dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penellitian kepustakaan dalam upaya mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah dan laini-lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul di analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah kewenangan dibidang perizinan, kewenangan mengatur, kewenangan mengawasi bank, serta kewenangan menjatuhkan sanksi. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko sedangkan saran adalah seyogya agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas yang jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka menghindari resiko yang timbul di bank Kata Kunci : Otoritas, Kewenangan, Bank

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing Skripsi 1 : M. Soleh Idrus, SH. MS Pembimbing Skripsi 2 : Mona Wulandari, SH, MH
Uncontrolled Keywords: Otoritas, Kewenangan, Bank
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 07 Mar 2023 01:41
Last Modified: 07 Mar 2023 01:41
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23937

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.