TRI HARIYADI, NIM. 502018268 (2022) AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018268_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (883kB) | Preview
	Text 502018268_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text 502018268_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text 502018268_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text 502018268_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text 502018268_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018268_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TIDAK SEPAKAT DENGAN BENTUK GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Tri Hariyadi Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak sepakat dengan bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Apa upaya yang dapat dilakukan panitia pengadaan tanah apabila tidak terjadi kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Pengadaan tanah merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sebagai wujud penghormatan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah, pihak yang memerlukan tanah yaitu instansi Pemerintah memberikan ganti rugi yang layak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi didasarkan atas musyawarah dan ganti rugi yang layak, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajuan keberatan terhadap besarnya ganti kerugian sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 dan PERMA No. 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. karena dalam putusan tersebut Hakim memutuskan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum dan uang ganti rugi telah dititipkan ke Pengadilan Penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya. Teori yang dipakai adalah teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Tujuan Penelitian untuk menganalisa bagaimana ganti rugi terhadap tanah yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah berkaitan dengan pembebasan tanah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Rosmawati, SH., M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	HAK ATAS TANAH DAN BENTUK GANTI RUGI
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	09 Feb 2023 06:53
Last Modified:	09 Feb 2023 06:53
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23873

Actions (login required)

View Item