KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA

Iyuo Pandiha, NIM : 502016013 (2021) KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502016013_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (657kB) | Preview
[img] Text
502016013_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (379kB)
[img] Text
502016013_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (340kB)
[img] Text
502016013_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (86kB)
[img] Text
502016013_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (210kB)
[img] Text
502016013_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (286kB)
[img] Text
502016013_Cover_Sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (989kB)

Abstract

ABSTRAK KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA OLEH IYUQ PANDIHA Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah: harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dan Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi adalah: Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber, Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus mengenai cybercrime, Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Kata Kunci : kebijakan, penaggulangan, tindak pidana, teknologi informasi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing 1. Hj. Susiana Kifli, SH.,MH 2. Hj.Eni Suarti, S.H., MH
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : kebijakan, penaggulangan, tindak pidana, teknologi informasi
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 16 Jan 2023 03:40
Last Modified: 16 Jan 2023 03:40
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23682

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.