GUSTI ANUGRAH, NIM. 502018091 (2022) PERTANGGUNG JAWABAN PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
|
Text
502018091_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
502018091_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB) |
||
Text
502018091_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB) |
||
Text
502018091_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB) |
||
Text
502018091_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) |
||
Text
502018091_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
||
Text
502018091_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENAYANGAN GAMBAR PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI CYBER CRIME OLEH GUSTI ANUGRAH Pornografi yang menggunakan Internet sebagai sarana atau media komunikasi dilihat dan sisi peristiwanya bisa terjadi melalui dua kemungkinan website, tanpa diminta oleh pengguna internet,atau kemungkinan kedua penayangan situs pornografi itu atas permintaan pengguna internet. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet yang dukualifikasikan sebagai cyber crime, dan juga untuk mengetahui dan memahami ketentuan dalam KUHAP dapat menjaring penayangan gambar pornografi melalui sarana internet. Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui internet yang dikualifikasikan sebagai cyber crime adalah: bahwa pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban. apabila ia memenuhi unsur-unsur dapat dipidananya suatu perbuatan. Di dalam perkembangan teknik informasi, khususnya di bidang internet banyak sekali kejahatan-kejahatan barn yang bermunculan, salah satunya adalah tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet. Sehingga peraturan yang ada dalam KUHP sudah tidak efektif lagi untuk menjaring penayangan gambar pornografi melalui internet, oleh karenanya pemerintah telah mengesahkan Undang-undang tentang Pornografi, pada tanggal 26 November 2008, yakni Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum. Pembimbing Skripsi 2 : Hj. Yonani, SH., MH. |
Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban pidana penayangan gambar pornografi melalui sarana internet |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 13 Jan 2023 01:41 |
Last Modified: | 13 Jan 2023 01:41 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23681 |
Actions (login required)
View Item |