BIMBI ISTIFAR, NIM. 502018101 (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018101_BAB I_DAFTAR PUSTAKA....pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502018101_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text 502018101_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text 502018101_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text 502018101_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text 502018101_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018101_Cover_sampai_Lampiran......pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA BIMBI ISTIFAR 502018101 Transaksi pencucian uang yang bersumber dari berbagai praktek bisnis ilegal sangat merugikan negara, setidaknya kerugian dari pajak yang seyogyanya diterima negara. Masalah tanggung jawab pelaku kejahatan pencucian uang ini menjadi penting sehubungan dengan maraknya praktek money laundering. Permasalahannya adalah bagaimanakah sistem pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta bagaimanakah menetapkan unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab (perorangan), korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat pengurus badan hukum dan yang bertanggung jawab dan unsur-unsur kesalahan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana adalah kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana, kesengajaan dan kealpaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang baik dilakukan oleh dan/atau untuk atas nama korporasi, maka harus adanya kehendak yang sengaja dengan kesadaran bahwa maksud untuk melakukan perbuatan itu adalah terlarang (melawan hukum). Saran sebagai berikut yakni terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal pertanggung jawaban pidana yang akan dimintakan terhadap suatu korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga perlu diperhatikan pada fakta yang telah terjadi dalam hal ini masyarakat, kerugian pemerintah terutama di sektor penerimaan pajak dan dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, maka kiranya pidana pokok yang berupa denda agar dapat diberikan seberat-beratnya. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : M. Soleh Idrus, SH. MS Pembimbing Skripsi 2 : Heni Marlina, SH. MH
Uncontrolled Keywords:	Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Pencucian Uang
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	19 Dec 2022 01:15
Last Modified:	19 Dec 2022 01:15
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23602

Actions (login required)

View Item