MUHAMMAD REZA REVALDI, NIM. 502019362.P (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502019362P_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502019362P_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text 502019362P_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text 502019362P_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text 502019362P_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text 502019362P_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502019362P_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia antara lain berbentuk Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) antara Pemerintah Indonesia dengan negara yang menjadi tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia. Kerangka perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia baik yang disampaikan dan diajukan pada ASEAN, IOC ataupun ILO dapat diimplementasikan dalam kerangka bilateral, sehingga perjanjian kerja internasional meliputi pihak Indonesia yang meliputi PPTKIS dan Pemerintah Indonesia, dan pihak di mana tenaga kerja Indonesia bekerja diwakili oleh Pemerintah negara penerimaan untuk memberikan perlindungan hukum. lemahnya perlindungan hukum yang dimuat dalam perjanjian kerja. P ermasalahannya sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder, maupun bahan lain yang diperoleh melalui dokumen ataupun pendapat ahli yang ditulis dalam berbagai buku. Kesimpulan Perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berbentuk perjanjian kerjasama penempatan merupakan dasar utama perjanjian yang harus dilakukan pada setiap ingin melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 UU No. 39 Tahun 2004 mengatur mengenai penempatan baru dapat dilakukan bila Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah negara tujuan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum 2. Drs. Edy Kastro, M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, PPTKIS, PJTKI
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	13 Dec 2022 01:15
Last Modified:	13 Dec 2022 01:15
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23584

Actions (login required)

View Item