M. ADHA FIKRIANSYAH, NIM. 502018320 (2022) BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502018320_BAB I_DAFTAR PUSTAKA...pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502018320_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB) |
|
![]() |
Text
502018320_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB) |
|
![]() |
Text
502018320_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB) |
|
![]() |
Text
502018320_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB) |
|
![]() |
Text
502018320_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
![]() |
Text
502018320_Cover_sampai_Lampiran_....pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
A B S T R A K BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM NEGARA INDONESIA Oleh : M. ADHA FIKRIANSYAH Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum dalam hidup masyarakatnya. Karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat tersebut. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang dapat mewujudkan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna. Untuk itu, Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan perlu diberikan perlindungan hukum. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Notaris Dalam Negara Indonesia dan apakah Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat penjelajahan (eksploratoris) karenanya tidak menguji hipotesa. Dari hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perlindungan Hukum Notaris Dalam Negara Indonesia yaitu dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim Dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar tersebut, Notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Namun demikian, instrumen hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif tersebut tidak cukup kuat dijadikan sebagai payung perlindungan hukum bagi notaris untuk mengantisipasi tindakan kriminalisasi dan pemidanaan oleh para penegak hukum dan jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara yaitu jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pejabat Umum
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing Skripsi 1 : Atika Ismail, SH., MH. Pembimbing Skripsi 2 : Mona Wulandari, SH., MH. |
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Notaris, Pejabat Umum |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 07 Dec 2022 03:08 |
Last Modified: | 07 Dec 2022 03:08 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23564 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |