GUNAWAN GINTING, NIM: 502015305 (2022) HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS I.A PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018305_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502018305_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text 502018305_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	Text 502018305_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text 502018305_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text 502018305_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018305_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK HAK ISTRI KEDUA ATAS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A PALEMBANG Oleh Gunawan Ginting Salah satu bagian menarik dan sering kali terjadi dalam suatu kasus perceraian adalah sengketa untuk memperebutkan harta bersama. Dalam kenyataan yang sering terjadi biasanya istri mendapatkan pembagian harta lebih sedikit, apalagi jika yang bekerja hanya suami makan tak jarang suami beranggapan bahwa suamilah yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta Bersama tersebut. Tidak jarang seorang suami beristri lebih dari seorang maka akan timbullah suatu sengketa dalam pembagian harta Bersama tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pembagian harta jika istri kedua berhak atas pembagian harta perkawinan setelah perceraian? dan 2. Bagaimana akibat hukum jika istri kedua berhak atas harta perkawinan tetapi suami tidak memberikan harta perkawinan kepada istri kedua? Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis penelitiannya adalah Jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta perkawinan setelah perceraian pada istri kedua. Setiap istri dalam perkawinan poligami mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan mempunyai hak yang sama atas harta perkawinan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa istri kedua hanya berhak terhadap harta bersama yang dimilikinya sejak perkawinannya dilangsungkan. Peraturan mengenai pembagian harta perkawinan setelah perceraian baik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist untuk menghindari adanya pertengkaran yang terjadi di antara para ahli waris. Sedangkan perlindungan hukum atas pembagian harta perkawinan bagi para istri supaya mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi acuan bagi Negara atau Instansi untuk melindungi hak-hak para istri yang dipoligami. Bagi istri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pembagian harta dalam perkawinan poligami harus memiliki bukti secara otentik agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Bukti otentik yang dimaksud di atas adalah: (1) Surat nikah dari Istri-istri, dan (2) Akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami. Kata Kunci: Hak Istri, Harta Perkawinan dan Perceraian

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Helwan Kasra, SH., MH. Pembimbing Skripsi 2 : H. Saifullah Basri, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Hak Istri, Harta Perkawinan dan Perceraian
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	30 Nov 2022 03:46
Last Modified:	30 Nov 2022 03:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23505

Actions (login required)

View Item