KANTATA TAQWA A.W, NIM: 502016336 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502016336_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502016336_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	Text 502016336_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text 502016336_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)
	Text 502016336_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	Text 502016336_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502016336_Cover_sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN OLEH KANTATA TAQWA AW Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian kawin ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, dan juga untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Di mana perjanjian kawin merupakan bagi para pihak, hal mi sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupunganti rugi. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia dapat dituntut di pengadilan, sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim, kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, (2) dapat dibatalkan. Kata kunci: Perlindungan hukum terhadap harta dengan perjanjian kawin.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Pembimbing Skripsi 2 : Mona Wulandari, SH., MH.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum terhadap harta dengan perjanjian kawin
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	22 Nov 2022 02:23
Last Modified:	22 Nov 2022 02:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23423

Actions (login required)

View Item