NAUFAL AFIF SYAHPUTRA, NIM. 502018153 (2022) AKIBAT HUKUM WANPRRESTASI PEMBELI LELANG MELALUI KANTOR PELAYANAN LELANG PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502018153_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (992kB) | Preview |
|
Text
502018153_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) |
||
Text
502018153_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB) |
||
Text
502018153_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) |
||
Text
502018153_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) |
||
Text
502018153_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
Text
502018153_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Lelang adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan/atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang Lelang yang dimaksud dalam hal ini ialah sebagai salah satu alternatif menjual barang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi pembeli lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang ? dan Apakah sanksi yang diberikan bagi pembeli lelang yang wanprestasi?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Akibat hukum wanprestasi pembeli lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, ditentukan bahwa pembatalan perjanjian jual beli lelang tersebut harus dimintakan kepada hakim. Namun mengingat adanya ketentuan Risalah Lelang tersebut dan kedudukan Peraturan Lelang sebagai lex specialis dari hukum perdata maka, Pejabat lelang dapat menyimpangi ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan segera membatalkan pembelian dari peserta lelang yang wanprestasi. Dengan demikian dapat dihindari proses gugatan pembatalan lelang yang makan waktu lama dan biaya tinggi. Dan Sanksi yang diberikan bagi pembeli lelang yang wanprestasi, konsekuensi yuridis terhadap peserta lelang yang melakukan wanprestasi dalam lelang konvensional dapat dipaksakan kepada pembeli lelang yang wanprestasi, antara lain berupa gugatan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya (konsten), rugi (schaden) dan bunga Biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jika pembeli melakukan wanprestasi, maka uang jaminan juga tidak dapat ditarik kembali. Namun demikian, dengan adanya pembatalan lelang tersebut, tidak otomatis akan memberi kesempatan kepada pemenang lelang kedua untuk menjadi pemenang. Penjual harus mengadakan lelang kembali untuk barang tersebut. Dari uraian tersebut jelas bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang wanprestasi pada lelang konvensional tidak sekedar sanksi moril tapi merupakan sanksi hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Heni Marlina, SH., MH 2. Rusniati, SE., SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | Wanprestasi, Pembeli Lelang |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 22 Oct 2022 02:33 |
Last Modified: | 22 Oct 2022 02:33 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23132 |
Actions (login required)
View Item |