M. ADITYA WARMAN, NIM. 502018411.P (2022) PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA AKTA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DI DALAM AKTA NOTARIS. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018411P_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (970kB) | Preview
	Text 502018411P_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text 502018411P_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text 502018411P_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text 502018411P_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text 502018411P_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018411P_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstatir oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti keentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu, antara lain KUH Perdata dan Peraturan Jabatan Notaris. Untuk mengetahui da menjelaskan penerapan pasal-pasal Kitab Undangundang Hukum Perdata pada jual beli bangunan rumah di dalam akta notaris, juga untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi notaris dalam perbuatan akta jual beli bangunan rumah. Berdasarkan hasil penelitian dipahami penerapan pasal-pasal Kitab Undang- undang Hukum Prdata pada akta jual beli bangunan rumah di dalam akta otaris adalah ada beberapa persyaratan umum atau standar, baik itu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun menurut Undang-undang Jabatan Notaris Meliputi Pasal 1320, 1459, 1491, 1511. Dan Pasal 1513 KUH Perdata. Kendala yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta jual beli bangunan rumah adalah: tidak ada kendala, yang mungkin terjadi pada para pihak atau para penghadap itu sendiri. Hal ini dikarenakan salah satu tugas jabatan notaris yaitu: “memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap atau para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatika aturan hukum yang berlaku” sebagaimana pula tersebut dalam yudisfrudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:’ …. Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki da dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut (putusan MA. No. 702.K/sip/1973, 5 September 1973).

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH 2. Mona Wulandari, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	penerapan pasal-pasal KUH Perdata pada akta notaris
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	18 Oct 2022 00:41
Last Modified:	18 Oct 2022 00:41
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23054

Actions (login required)

View Item