HABIB DHIA RABBANI, NIM : 50 2018 132 (2022) PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502018132_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (689kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502018132_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB) |
|
![]() |
Text
502018132_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB) |
|
![]() |
Text
502018132_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) |
|
![]() |
Text
502018132_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB) |
|
![]() |
Text
502018132_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502018132_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG Oleh Habib Dhia Rabbani Manusia bekerja untuk memenuhi kehidupannya, namun ada beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang untuk mendapat kehidupan mewah. Pekerjaan itu yakni prostitusi atau Pekerja Seks Komersial, Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari pemakai jasa mereka tersebut. Banyaknya praktik prostitusi yang kini berkembang menjadi penyakit di lingkungan masyarakat maka perlu ditegakkannya hukum terhadap prostitusi. Disinilah Peran kepolisian sebagai garda terdepan menegakan hukum dalam menanggulanggi maraknya pekerja seks komersial di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pekerja seks komersial di kota Palembang sesuai KUHP pasal 296, pasal 506 tentang prostitusi dan apa saja hambatan dalam penanggulangannya. Sedangkan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif dan dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berpikir induktif ialah penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini, Peran kepolisian sesuai pasal 13 undang-undang no 2 tahun 2002, salah satunya ialah menegakan hukum. Dalam pemberantasan prostitusi, polisi adalah garda terdepan dalam upaya menanggulangi prostitusi. Upaya dengan metode preventif dan refresif dilakukan untuk menekan penyebaran prostitusi yang terjadi di kota Palembang. Dibalik upaya yang dilakukan, kepolisian mendapatkan hambatan dalam penanggulangan PSK di kota Palembang seperti faktor yuridis yang tidak eksplisit, penegakan hukum yang masih kurang, masyarakat yang acuh, hingga faktor sarana untuk mendukung aksi protitusi tersebut sehinggga biasnya penanggulangan pemberantasan PSK Kata kunci :Peran, Pelacuran, Upaya Penanggulangan, Hambatan
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1. Dr. Reny Okpirianti,SH.,MH 2. Luil Maknun, SH., MH. |
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci :Peran, Pelacuran, Upaya Penanggulangan, Hambatan |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 04 Oct 2022 03:28 |
Last Modified: | 04 Oct 2022 03:28 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22843 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |