NAMIRA TASYA MAGHFIRAH, NIM. 502018124 (2022) PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018124_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (928kB) | Preview
	Text 502018124_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text 502018124_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text 502018124_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text 502018124_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text 502018124_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018124_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? dan 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pemungutan pajak di Kota Palembang masih perlu ditingkatkan lagi karena banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak tersebut maka dari itu petugas pajak di Kota Palembang harus tegas dalam memberi aturan-aturan kepada wajib pajak restoran. 2) Faktor Penghambat pajak restoran itu sendiripun karena omzet owner restoran tidak mencukupi untuk membayar pajak, masih banyak biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk kebutuhan lainnya, seperti membayar karyawan dan sewa tempat usaha. adapun kendala lainnya yaitu covid yang hampir 2 tahun melanda di Kota Palembang ini menjadi salah satu dampak penghambatan pajak di Kota Palembang. BPPD harus tegas dalam pemungutan pajak di Kota Palembang agar pengaturan pajak di Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada di Kota Palembang, dan 3) Sanksi-sanksi pajak di Kota Palembang berupa teguran, memberi surat peringatan, dan pencabutan izin usaha apabila banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban yang harus dibayarkan, sanksi tersebut di akan ditindak lanjuti kepada wajib pajak yang tidak menaati Peraturan pajak yang ada di Kota Palembang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum 2. Rosmawati, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Pengaturan Pemungutan Pajak Restoran
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	27 Sep 2022 07:04
Last Modified:	27 Sep 2022 07:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22739

Actions (login required)

View Item