JERRY HERLAN, NIM. 502018238 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018238_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (993kB) | Preview
	Text 502018238_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text 502018238_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text 502018238_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text 502018238_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text 502018238_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018238_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, juga untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin. Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin hanya dapat dilaukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian kawin merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam undang-undang perkawinan Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaiknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya maka akta yang dibuat notaris dapat diakukan pembelaan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bias berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH 2. Heni Marlina, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	19 Sep 2022 05:07
Last Modified:	19 Sep 2022 05:07
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22424

Actions (login required)

View Item