RAZI FERNANDO, NIM. 502018219 (2022) HAK-HAK DIDAPAT KONSUMEN DARI KLAUSULA BAKU DALAM REKENING TELEPON. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
502018219_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (942kB) | Preview |
|
![]() |
Text
502018219_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) |
|
![]() |
Text
502018219_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) |
|
![]() |
Text
502018219_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB) |
|
![]() |
Text
502018219_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) |
|
![]() |
Text
502018219_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
502018219_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Faktor utama yang menjadi kelemahan dari pihak konsumen yaitu konsumen tidak mengertikan hak-haknya sebagai konsumen, selain itu produsen pada dasarnya hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketidak mampuan konsumen menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan. Pada umumnya pelaku usaha hanya memberikan informasi yang semu kepada masyarakat. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak yang didapat konsumen dari klausula baku dalam rekening telepon, juga untuk mengetahui dan memahami badan yang berwenang mengawasi pencantuman klausula baku dalam rekening telepon. Berdasarkan hasil penelitian dipahami hak-hak yang sudah didapat oleh konsumen jasa telepon dari klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak informasi. Namun ada hak-hak yang belu secara optimal mereka peroleh yang justru masih jauh dari harapan, misalnya hak untuk mendapat kenyamanan, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapat advokasi dan hak untuk mendapat ganti rugi. Hal ini disebabkan dari konsumen itu sendiri masih belum benar-benar sadar untuk mendapatkan hak-haknya sementara pelaku usaha masih banyak yang melanggar. Pihak yang berwenang mengawasi pencatuman klausula baku adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang secara tegas diatur didalam Pasal 52 butir c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH 2. Hj. Kurniati, SH., MH |
Uncontrolled Keywords: | hak-hak yang didapat konsumen dari klausula baku dalam rekening telpon |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Perdata |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 19 Sep 2022 05:09 |
Last Modified: | 19 Sep 2022 05:09 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22423 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |