RIDWAN HARIADI, NIM. 91220015 (2022) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KOTA PALEMBANG BEDASARKAN PERGUB NO 37 TAHUN 2020. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91220015_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (817kB) | Preview
	Text 91220015..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Peran dari penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatur kembali kehidupan sosial di masyarakat, Penegak hukum memegang peranan untuk megupayakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan agar melahirkan suasana aman, damai, dan tertib dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. setelah pemerintah menetapkan status virus corona ini menjadi bencana nasional non alam maka gubernur Sumatera Selatan megeluarkan peraturan gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Bagaimana efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19 di kota Palembang bedasarkan peraturan gubernur No 37 Tahun 2020. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di kota Palembang. Dalam Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan serta wawancara atau kuesioner dari aparat penegakan hukum (SATGAS Covid-19 kota palembang) serta masyarakat kota palembang. Dari Hasil Penelitian tentang efektivitas penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan Covid 19 di kota Palembang bedasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020 secara umum belum cukup efektif Dikatakan belum cukup efektif karena data dari kasus positif covid-19 yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota Palembang yang menunjukkan bahwa dalam 3 bulan (Desember 2021 sapai Februari 2022) kasus covid-19 di kota Palembang mengalami peningkatan. Faktor manusia dikatakan sebagai penghambat karena dalam masyarakat kota Palembang banyak belum yang memahami peraturan tersebut serta faktor budaya dikatakan sebagai penghambat karena budaya yang ada dimasyarakat kota Palembang bertentangan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 37 Tahun 2020. Kata Kunci: Penegakan Hukum, pelanggaran, protokol kesehatan covid-19

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. 2. Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, pelanggaran, protokol kesehatan covid-19
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	11 Aug 2022 03:49
Last Modified:	11 Aug 2022 03:49
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21573

Actions (login required)

View Item