ABI WIRA PRATOMO, NIM. 91219009 (2022) PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TERA DI KABUPATEN BANYUASIN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 912.19.009_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 912.19.009_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text 912.19.009_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text 912.19.009_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text 912.19.009_JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text 91219009_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text 912.19.009_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
	Text 912.19.009_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TERA DI KABUPATEN BANYUASIN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS OLEH ABI WIRA PRATOMO Perkara-perkara korupsi yang subjek hukumnya pejabat pemerintahan juga terjadi dikalangan ahli hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus? dan 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus berdasarkan pertimbangan yuridis. Pertimbangan ini belum obyektif jika berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana penjatuhan hukuman masih dianggap ringan sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun, terdakwa hanya mendapat hukuman penjara dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan. Pertimbangan sosiologis sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa, dan Pertimbangan psikologis digunakan tetapi masih belum optimal karena ada beberapa yang dikesampingkan. 2) hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pelaksanaan kegiatan tera di Kabupaten Banyuasin pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus meliputi Pertama, Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Kedua, Faktor Penegak Hukum Lambatnya proses penyidikan. Masih kurang jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas. Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Keempat, Faktor Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami akan undang-undang korupsi. Kelima, Faktor Kebudayaan. Kata Kunci: dasar pertimbangan hakim, Penegakan hukum , tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. 2. Dr. Erli Salia, S.H,. M.H.
Uncontrolled Keywords:	dasar pertimbangan hakim, Penegakan hukum , tindak pidana korupsi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	06 Jul 2022 06:42
Last Modified:	06 Jul 2022 06:42
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21400

Actions (login required)

View Item