MUHAMMAD PEBRIANSYAH, NIM : 502018112 (2022) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502018112_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (546kB) | Preview
	Text 502018112_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (355kB)
	Text 502018112_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text 502018112_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text 502018112_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text 502018112_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 502018112_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT MUHAMMAD PEBRIANSYAH Penerapan hukum adalah suatu perbuatan menerapkan aturan yang sebelumnya sudah dibuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilanggar. Pada skripsi kali ini penulis membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pemberitaan Pers yang Menyebabkan Konflik di Masyarakat. Dasar hukum yang dipakai yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Mengenal istilah pers, pers memiliki arti lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi insan pers yang membuat karya yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik dapat di pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya di dalam UU N0.40 Tahun 1999 seseorang dapat dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan karya yang dibuat masih dalam ruang lingkup karya jurnalistik dan jikalau karya yang dibuat bukan merupakan karya jurnalistik maka hukum pidana penjara bisa menjeratnya sesuai dengan yang telah diatur di dalam KUHP. Kata Kunci: Penerapan hukum pidana, pertanggungjawaban pers, pers, konflik

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Luil Maknun, S.H., M.H 2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penerapan hukum pidana, pertanggungjawaban pers, pers, konflik
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	02 Jul 2022 06:55
Last Modified:	02 Jul 2022 06:55
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21382

Actions (login required)

View Item