Martin Maleo, NIM. 502018031 (2022) PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 50 2018 031 _BAB I_SAMPAI DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 50 2018 031 _BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text 50 2018 031 _BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text 50 2018 031 _BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text 50 2018 031 _DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text 50 2018 031 _LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)
	Text 50 2018 031 _KAPER_SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR OLEH MARTIN MALEO Pungutan liar sedang merajalela di Indonesia, khususnya di layanan pemerintahan saat kita ingin mengurus surat-menyurat di kantor pemerintahan, untuk menyelesaikan urusan di kantor pemerintahan seperti contoh mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Kematian dll, kita harus memberi uang pelicin kepada pegawai yang bertugas agar urusan kita segera diselesaikan. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penegakan hukum aparatur sipil negara yang melakukan pungutan liar. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan pungutan liar serta Apa kendala dan upaya dalam menegakkan hukum terhadap PNS pelaku pungutan liar. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif deskriptif sehingga tidak menguji hipotesa serta mencari bahan hukum primer dengan wawancara kepada pihak terkait. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Penegakan hukum yang tepat dikenakan terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah Pasal 423 KUHP daripada Pasal 378 KUHP, karena di dalam Pasal 423 KUHP lebih spesifik dapat memenuhi beberapa unsur yang tepat untuk dikenakan pada pelaku pungutan liar tersebut, berbeda bila pelaku nya warga sipil atau bukan pegawai negeri sipil, maka pasal yang digunakan adalah Pasal 368 melakukan pungutan liar dengan memaksa, mengancam kekerasan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Dan Kendalanya ialah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perundang-undangan (substansi hukum), Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Peranan masyarakat, Tidak Adanya Undang-Undang Khusus, Kebudayaan di Indonesia, ekonomi. Serta Upayanya ialah dengan memperbanyak Sosialisasi tentang Pungutan Liar kepada masyarakat dan juga dinas-dinas agar dapat memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada mereka tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pungutan liar, sanksi pidananya, hingga akibat yang timbul apabila melakukan tindak pidana pungutan liar dan memperketat atau memperkuat pengawasan dari pihak yang terkait. Kata Kunci : Penegakan Hukum, ASN, Pungutan Liar

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum Pembimbing Skripsi 2 : Hj. Yonani, SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, ASN, Pungutan Liar
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Jun 2022 04:51
Last Modified:	29 Jun 2022 04:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21346

Actions (login required)

View Item