BANSAWAN, NIM. 502018395 (2022) TANGGUNG JAWAB PIDANA KEPALA DESA DALAM PENYALAH GUNAAN DANA DESA DI DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018395_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (206kB) | Preview
	Text 502018395_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 502018395_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text 502018395_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text 502018395_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
	Text 502018395_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text 502018395_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)

Abstract

DiImplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam UndangUndang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana Desa dan bagaimana bentuk tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data perpustakaan disertai data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dana desa yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bentuk Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa Dalam Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat maka Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan aturan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensinya, ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS 2. Luil Maknun, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Tanggung jawab, pidana, kepala desa, dana desa.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	02 Jun 2022 04:36
Last Modified:	02 Jun 2022 04:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21185

Actions (login required)

View Item