Muhammad Edriansyah, NIM. 502018128 (2022) MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR RI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSIg. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502018128_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (535kB) | Preview
	Text 502018128_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text 502018128_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text 502018128_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 502018128_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text 502018128_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502018128_COVER-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya, bahkan sudah sampai pada titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Anggota DPR merupakan pelaku terbanyak dalam kasus-kasus korupsi. Permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini: 1) Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi. 2) Apakah akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau yuridis empiris. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu melalui tahapan dan prosedur. Pemeriksaan/penyidikan merupakan administrasi yang harus ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan pemeriksaan dalam rangkaian tindakan kepolisian. Selanjutnya, secara teknis penyidikan terhadap Anggota DPR RI, selanjutnya dijabarkan lebih Pasal 287 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Selanjutnya, ketentuan teknis pelaksanaan penindakan terhadap Anggota DPR didasarkan pula pada ketentuan internal Polri. Mekanisme mengenai penindakan terhadap Anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi melalui tahapan yaitu penyidikan/ pemeriksaan secara tertulis dari pihak tersangka. Serta Putusan, kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (Kompetensi) pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di pengadilan negeri. 2) Akibat hukum bagi anggota DPR RI yag melakukan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati. Selain sanksi hukum/pidana bagi angota DPR yang melakukan korupsi dilakukan juga pencabutan hak politik dalam jabatan public. Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK) NO.4/PUU/VII/2009 yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Kata Kunci : Korupsi, DPR RI, Mekanisme, Akibat Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Yudistira Rusydi. S.H.,M.Hum 2. Luil Maknun. S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, DPR RI, Mekanisme, Akibat Hukum
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	04 Jun 2022 07:03
Last Modified:	04 Jun 2022 07:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21067

Actions (login required)

View Item